bank bjb


Cerita Kepala Desa Sekapuk Tingkatkan PAD dari Rp180 Juta jadi Rp1,6 Miliar

  Selasa, 15 Juni 2021   Praditya Fauzi Rahman
Wisatawan di obyek wisata Selo Tirto Giri atau Setigi Gresik. (wdyavtaa.d)

GRESIK, AYOSURABAYA.COM -- Kepala Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik, Abdul Halim mengatakan, membuat desa wisata Selo Tirto Giri di tahun 2018 (Setigi) tak semudah membalik telapak tangan. Lantaran, ada sejumlah kendala yang dihadapi sedari sebelum hingga menjabat sebagai kepala desa.

Halim mengaku ada sejumlah kendala sebelum pembangunan Wisata Setigi, salah satunya adalah konflik antar warga, instansi, dan perusahaan penambangan. Namun, ia bersyukur hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan berakhir kondusif. 

"Tentu ada (kendala), tapi kita atasi dengan komunikasi, perbedaan pemikiran juga ada tapi kita selesaikan dengan komunikasi. Kalau bicara soal perijinan, yang jelas di sini kan punyanya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), punya desa," kata Halim kepada AyoSurabaya.com, Senin (14/6/2021).

Halim mengaku sempat, menyayangkan penyampaian dari Dinas Pariwisata setempat yang menyebut Wisata Setigi tak berizin. Menurutnya, Wisata Setigi adalah resmi dan legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan dalam segi apapun. Mengingat, Bumdes diatur dalam Peraturan Desa (Perdes), dan Perdes cukup dengan Musyawarah Desa (Musdes).

"Itu (perizinan) sudah riil, nah kalau kita dimintai akte notaris, CV, sejak kapan? Apa level pejabat yang ngomong itu? Karena saya gagal paham meskipun saya orang desa. Sekecil apapun, desa itu bagian dari pemerintah, punya negara. Logikanya dalam peraturan desa, sudah diambil 40% untuk membangun desa, kalau hanya sekedar pajak, itu berapa persen dan larinya output pajak itu bagaimana? sudah benar ta? Panjang itu orien perdebatan terkait tentang itu. Yang pasti, bicara setigi legal, bicara setigi kuat, baik secara hukum ataupun kepemilikan, karena kedaulatan adalah milik masyarakat," ujarnya.

PESERTA GELOMBANG 17 yang Akan Dicabut Panitia dan Masuk Daftar Hitam

Halim menyatakan, ketika ia menjabat sebagai Kades Sekapuk pertama kali, Pendapatan Asli Dasar (PAD) kala itu masih di angka Rp 180 juta per tahun. Nilai itu merupakan kompensasi kompensasi antara perusahaan, desa, dan pasar.

Dengan adanya Bumdes saat ini, ia mengaku sangat bersyukur. Sebab, manfaatnya bisa dirasakan seluruh warganya dan masyarakat sekitar.

Halim mengklaim, dengan adanya Wisata Setigi, bisa mengangkat nama pemerintah daerah saat ini. Meskipun, wisata tersebut dikelola secara mandiri oleh warga Desa Sekapuk.

AYO BACA : Setigi, Wisata Anyar Bekas Batu Kapur dan Tempat Pembuangan Sampah

"Sangat meningkat, tetapi nilai manfaat yang tidak sempat kita sampaikan dengan adanya Bumdes ini, menyelamatkan nama daripada pemerintah. Karena, kita mandiri dengan mengelola potensi dari desa dari Bumdes itu," tuturnya.

PAD Melonjak

Halim menyebutkan, omzet yang diperoleh dari Bumdes sangat signifikan. Sebelum menjabat, PAD kala itu masih di angka Rp 180 juta. Ketika ia menjabat, meningkat menjadi Rp 500 hingga Rp 600 juta di tahun 2019. Di tahun berikutnya, naik lagi di menjadi Rp 929 juta. Di tahun 2020, atau di tahun ke-3 dirinya menjabat, menjadi Rp 1,6 miliar hingga viral dan menjadi sorotan publik serta Kemenparekraf RI.

"Sampai viral kemarin itu Rp 1,6 M, tapi terealisasi Rp 2.049 miliar. Jadi, surplus, saya menargetkan akan bisa seperti ini dan mendapatkan penghasilan seperti ini. Tapi faktanya, malah melebihi target saya, nah itulah kemurahan dari Yang Maha Kuasa, karena kita menjalankan sebuah kerukunan dan niat baik ingin berbuat manfaat itu tadi," katanya.

Ketika disinggung darimana modal yang diperoleh kala itu, sedangkan pembangunan membutuhkan biaya yang besar. Halim mengaku para investornya merupakan warganya sendiri. Ia mengaku ingin melibatkan warga dalam proyek yang dikelola sendiri secara mandiri tanpa ada campur tangan dan intervensi dari pihak manapun.

"Kalau kita mau berpikir dan cari solusi, maka akan ada sebuah berkah. Bicara tabungan investor yang berkembang di masyarakat itu benar, karena saat itu pemerintah desa mau minta tolong ke siapa? ke pemerintah daerah mungkin sibuk karena di gresik itu ada 330 desa, mau ke Pemprov Jatim apalagi, karena Jawa Timur itu luas. Jadi, kita berfikir positif kepada pemerintah saat itu, mungkin karena saking sibuknya dan kami ini hanya bagian dari yang paling mengecewakan," ujar dia.

Halim mengakui, sebelum dirinya menjabat hingga dirinya menjabat di tahun pertama, Desa Sekapuk termasuk desa yang tertinggal. Berangkat dari mawas diri itu lah, ia mulai memahami dan merasa bahwa pemerintah tidak akan membantu kalau tidak merubahnya dengan kemauan masing-masing warga. 

Akhirnya, ia mulai mengambil gagasan dan solusi ketika masyarakat mempunyai penghasilan yang minim sekalipun. Meski tak banyak, Halim mengapresiasi warganya yang mampu menabung melalui putra putrinya yang bersekolah.

"Saat itu, Rp 15.000 (nominal tabungan yang akan dipatok), saat itu kita patok angka Rp 8.000, mengajari anaknya menabung. Sisanya, itu ditabung sebagai investor, Rp 8 juta x 25 hari = Rp 200 juta. Nah, Rp 200 juta x 12 bulan= Rp 2.4 miliar, itu adalah nilai surat saham yang ditentukan pemerintah desa di wisata ini," tutur dia.

Dari warga yang mau menabung itu, Halim mengaku sangat terbantu. Sehingga, terbangunlah danau, jembatan, hingga air terjun buatan di Wisata Setigi. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar

_atrk_opts = { atrk_acct:"XGeit1zDGU20kU", domain:"ayosurabaya.com", dynamic: true}; (function() { var as = document.createElement('script'); as.type = 'text/javascript'; as.async = true; as.src = "https://certify-js.alexametrics.com/atrk.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as, s); })();