Ilegal, 20% Telefon Genggam yang Beredar di Indonesia

  Selasa, 09 Juli 2019   Rahim Asyik
Pemerintah akan mengontrol IMEI untuk mengatur peredaran telefon genggam ilegal. (Pixabay)***

Sekira 20% telefon genggam yang beredar di Indonesia ilegal. Ponsel-ponsel itu masuk ke Indonesia tanpa proses registrasi dan sertifikasi. Sistem kontrol IMEI bisa mengendalikan peredaran barang ilegal yang merugikan negara sekitar Rp2,8 triliun setahun itu.

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM-- Sekira 20% dari ponsel pintar yang beredar di Indonesia ilegal. Barang-barang itu masuk ke Indonesia tanpa proses registrasi dan sertifikasi dari pihak berwenang. Barang ilegal itu masuk lewat saluran pasar yang biasa disebut sebagai black market.

Menurut Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia, kalau dalam setahun ada 45 juta unit ponsel pintar yang terjual di Indonesia, sekitar 9 juta di antaranya adalah ponsel ilegal dengan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) tidak terdaftar di lembaga berwenang di Indonesia.

Director Government Affairs Qualcomm International Nies Purwati menjelaskan, banyaknya ponsel pintar ilegal di Indonesia didorong oleh sejumlah faktor.

Salah satu di antaranya adalah diterapkannya sistem DIRBS (Device Identification, Registration, and Blocking System) untuk pengendalian IMEI. Dengan adanya sistem DIRBS, ponsel black market yang sedianya akan dikirim ke pasar negara lain, beralih ke Indonesia.

Di sisi lain, ponsel ilegal juga bisa bersumber dari dalam negeri yang perakitan maupun penjualannya dilakukan via media sosial atau marketplace.

"Untuk Indonesia, kategori ponsel ilegal ditambah lagi, illegal smuggling, ponsel BM (black market)," ujar Nies, Senin (8/7/2019).

APSI memperkirakan, potensi nilai pajak yang hilang dari penjualan ponsel pintar secara ilegal di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun per tahun.

Diketahui, sebuah ponsel pintar dikatakan ilegal kalau:

1. IMEI tidak sesuai format.

2. IMEI tidak valid.

AYO BACA : Penerapan Jaringan 5G Menunggu Saat yang Tepat

3. Ada penggandaan IMEI.

4. Ada penyalahgunaan IMEI

5. Penggunaan IMEI sementara.

IMEI adalah kode unik dari setiap perangkat ponsel yang berlaku secara internasional.

Kode IMEI terdiri dari 14 hingga 16 digit. Nomor IMEI ini bukan semata untuk keperluan dagang dan untuk mengetahui tipe ponsel. Akan tetapi juga untuk keamanan ponsel.

Nomor IMEI dapat dicek dengan mengetik *#06# dan ketuk tombol menelefon.

Di Indonesia, aturan tentang IMEI dengan sistem DIRBS ini akan ditetapkan tanggal 17 Agustus 2019.

Langkah itu merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Peraturan Pemerintah No. 20/2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Produsen prosesor Qualcomm telah menyiapkan Sistem DIRBS guna mendukung pemerintah untuk menerapkan pemberantasan ponsel pintar ilegal melalui validasi IMEI. Penggunaan sistem ini didasarkan pada penandatanganan Nota Kesepahaman pada 2017 antara pemerintah dengan Qualcomm Incorporated.

"Sistem itu merupakan wujud dukungan Qualcomm untuk membantu pemerintah mengenai validasi IMEI (dengan) nomor telefon, sekaligus membantu meningkatkan kualitas jaringan," kata Nies Purwanti.

AYO BACA : Indonesia Punya 2.119 Startup, 3 Unicorn dan 1 Decacorn

DIRBS, lanjut Nies, merupakan sistem yang telah dikembangkan Qualcomm melalui open source software. Sistem memiliki kemampuan mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengendalikan akses jaringan seluler lewat nomor IMEI ponsel.

DIRBS juga dapat memverifikasi nomor IMEI ponsel dengan menggunakan jaringan operator dan melihat pangkalan data milik Kementerian Perindustrian dan GSMA sebagai asosiasi komunikasi perangkat bergerak internasional.

Selain itu, sistem DIRBS dapat melakukan pemblokiran perangkat seluler yang tidak memenuhi ketentuan. Misalnya pada ponsel yang merupakan produk selundupan (black market), ponsel duplikat, atau ponsel yang disalahgunakan untuk tindak kejahatan.

Di Indonesia, Sistem DIRBS akan dipopulerkan dengan nama Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA). Sistem ini nantinya akan menjamin perlindungan dan keamanan data pengguna ponsel serta garansi after service-nya.

Orang-orang yang senang berganti ponsel sebaiknya mempertimbangkan keuntungan membeli ponsel pintar dengan nomor IMEI yang legal dan terdaftar di Kementerian Perindustrian RI.

Nies Purwati menyebut 3 keuntungan yang bisa didapatkan konsumen apabila membeli ponsel pintar dengan IMEI legal.

"Keuntungan yang didapatkan masyarakat misalnya perlindungan data pribadinya, keamanan data, dan aftersales service, mendapat garansi lebih bagus," ujar Nies, Senin (8/7/2019).

Membeli ponsel pintar dengan IMEI legal dapat menghindarkan konsumen dari serangan malware, yang biasa disisipkan di smartphone abal-abal lewat aplikasi tertentu, salah satunya aplikasi fintech palsu.

Ponsel pintar dengan IMEI legal akan memberi perlindungan dan keamanan data konsumen yang kini terbiasa memasukkan data informasi kartu kredit pada sejumlah aplikasi perbelanjaan maupun keuangan.

Selain itu, IMEI legal dapat mengurangi kepanikan konsumen saat ponsel pintar hilang maupun dicuri.

Jika pemberlakuan sistem kontrol IMEI Indonesia sudah berjalan, ponsel pintar dengan IMEI legal yang hilang maupun dicuri, dapat otomatis terblokir sehingga data pengguna akan aman.

Selain itu, ponsel pintar yang terblokir itu tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta dapat mengurangi adanya penjualan kembali ponsel pintar ilegal melalui black market.

Ditambah lagi, pengguna akan mendapatkan layanan garansi yang lebih baik dengan membeli ponsel pintar dengan IMEI legal.

AYO BACA : Melawat ke Markas Startup Korea di Distrik Gangnam

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar